Ekonomi Pedesaan
Keywords:
Ekonomi, Daerah Pedesaan, Indeks Desa MembangunSynopsis
Mata kuliah Ekonomi Pedesaan merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada beberapa perguruan tinggi. Mata kuliah Ekonomi Pedesaan menjelaskan tentang pembangunan pedesaan yang mengacu kepada Undang-Undang Desa khususnya tentang perencanaan pembangunan pedesaan dan pengembangan ekonomi sesuai potensi desa. Dalam konteks keilmuan, konsepsi dasar dalam mata kuliah ini tidak lepas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diterapkan untuk kasus pedesaan. Pendalaman materi diperkaya dari sumber utama Undang-undang tentang Desa No 6 Tahun 2014, khususnya dari Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 87 tentang BUM Desa, berbagai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang perencanaan pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM), indikator perkembangan BUM Desa. Pembelajaran pun memiliki orientasi kontributif terhadap tantangan pembangunan pedesaan ke depannya yakni transformasi ekonomi pedesaan dimana BUM Desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi pedesaan melalui pendekatan rantai nilai. Keseluruhan materi tersebut menjadi bahan pengajaran yang akan membentuk kompetensi pengetahuan.
Mata kuliah Ekonomi Pedesaan diberi amanat untuk mencapai pembelajaran lulusan program studi yakni :
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Menguasai akan pengetahuan dasar Agama Islam dan sejarah perkembangannya.
- Mampu untuk menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- Memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Al Hadist.
Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Pedesaan yaitu :
- Mampu menjelaskan pengertian, masalah, dan tujuan pembangunan pedesaan.
- Mampu menguraikan tahapan penyusunan RPJMDes dan RPKDes dan mengkritisi kualitas kedua dokumen tersebut yang ditindaklanjuti dengan kemampuan memberi saran dan rekomendasi perbaikan.
- Mampu menemukan produk unggulan desa sebagai basis pengembangan ekonomi pedesaan.
- Mampu merencanankan pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDes.
Untuk mencapai kompetensi keterampilan dan sikap, ditempuh dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan team-based project. Dengan metode demikian, seluruh mahasiswa dalam kelas dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Masing-masing kelompok diharuskan mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu 2-3 bulan mulai tugas di kelas hingga ke lapangan. Tugas disiapkan secara terstruktur setiap pertemuan, diawali dengan pemahaman makna pembangunan desa, regulasi terkait pembangunan desa hingga mengenal dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan mempelajari proses penyusunannya. Selain itu mengetahui potensi ekonomi desa dan regulasi khusus terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Masing-masing kelompok harus memilih desa yang akan menjadi target kajian, melakukan desk evaluation terhadap dokumen RPJM Desa, RKP Desa, kemudian melakukan wawancara ke aparat desa, pengelola BUM Desa dan pelaku usaha di pedesaan. Setiap kelompok harus mampu memetakan potensi ekonomi desa, peran BUM Desa saat ini dan mengidentifikasi optimalisasi pengembangan ekonomi desa. Hasil dari lapangan harus tersusun dalam sebuah dokumen Rencana Akselerasi Transformasi Ekonomi Pedesaan. Selanjutnya substansi dari dokumen tersebut harus dipersentasikan di kelas, yang selanjutnya disempurnakan dan diserahkan kepada pemerintah desa. Berdasarkan rangkaian kegiatan pengajaran dan pembelajaran demikian maka mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian, masalah, dan tujuan pembangunan pedesaaan, mampu menguraikan tahapan penyusunan RPJMdes dan RKPDes, mengkritisi kualitas kedua dokumen tersebut yang ditindaklanjuti dengan kemampuan memberi saran dan rekomendasi perbaikan, mampu menemukan produk unggulan desa dan mampu merencanakan transformasi ekonomi pedesaan berbasis BUMDesa.
References
Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), 2012. Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak pada Kaum Miskin. http://www.aciar.gov.au/.../mn148_membuat_rantai_nilai_lebih_berpihak_pada_ka_16415.pdf
Basu, Kaushik. 1997. Analyitical Development Economics: The Less Developed Economy Revisited. MIT Press.
BPS. 2022. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021. No. 07/01/Th. XXV, 17 Januari 2022
Desa Wisata Nglanggeran. Retrieved August 8, 2022, from https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/nglanggeran
Durufle G., R. Fabre, et al. 1988. Les effets sociaux et economiques des projets dedeveloppement rural. Serie Methodologie, Ministere de la Cooperation. LaDocumentation Française.
GTZ. 2007. ValueLinks Facilitator Training Modules. Solo Jawa Tengah, 18-22 Februari 2008.
Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. 2020. Indikator Pembangunan Desa Di Indonesia: Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa (No. 51).
Hayami Yujiro, 2001, Development Economics, Second Edition, Oxford University Press
Herman. 2022. 2.628 BUM Desa dan 40 BUM Desa Bersama Sudah Dapat Nomor Badan Hukum. Retrieved August 8, 2022, from https://www.beritasatu.com/ekonomi/878749/2628-bum-desa-dan-40-bum-desa-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum
Howard Handelman, 2003. The Challenge of Third World Development , third edition, Prentice Hall, 2003
Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta.
Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta.
Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022. Jakarta.
Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 21. Jakarta.
Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.
Jhingan, M.L, 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
Kaplinsky R. 1999. Globalisation and unequalization: what can be learned from value chain analysis. Journal of Development Studies. 37(2): 117-146.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Jakarta.
Kindangen, Jantje G dan Bahtiar. Penerapan Analisis Rantai Nilai (Value Chain ] Http://Sulut.Litbang.Deptan.Go.Id/Ind/Index.Php
Mahyudi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.
Mustakim. 2022. Pengelolaan dan Pemanfaatan IDM Dalam Pembangunan Desa. Dipresentasikan Dalam Acara Kuliah Umum Prodi Ekonomi Pembangunan.
Nafziger E. Wayne., 1997, The Economics Of Developing Countries, Prentice Hall
Pemerintah Desa Cibiru Wetan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020-2025.
Pemerintah Desa Pagerwangi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerwangi Tahun 2017-2023.
Pemerintah Desa Cipamekar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipamekar Tahun 2018-2024.
Presiden Republik Indonesia. 2020. Instruksi Presiden tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta.
Porter, M. E. 1985. Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, 1st edition. New York: The Free Press
Provinsi Jawa Barat. 2006. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.
Sukiyono, K., Novanda, R. R., Priyono, S. B., Widiono, S. W., Arianti, N. N., Yuliarso, M. Z., Osira, Y., Nabiu, M., & Miftahuljanah. 2019. Inovasi Desa Membangun: Pemanfaatan Data IDM. Pusdatin Balilatfo.
Sutoro, Khasanah, dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. In Academia.Edu. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Todaro, Smith. 2012. Economic Development, Edisi Keduabelas.
