HUKUM TATA NEGARA
Keywords:
Hukum, Tata Negara, Konstitusi, DemokrasiSynopsis
Dalam Buku Hukum Tata Negara (HTN) ini, terdapat pembahasan yang menarik terkait pengertian, peristilahan, objek, dan sifat dari HTN, serta hubungannya dengan ilmu
kenegaraan lainnya. Selain itu, dilengkapi juga dengan pemaparan tentang sumber hukum secara umum maupun sumber hukum dari HTN sendiri. Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai kebiasaan ketatanegaraan (convention) yang menjadi salah satu dari sumber hukum tata negara, dan pembahasan terkait sumber hukum lainnya yaitu traktat atau yang juga dapat disebut sebagai perjanjian.
Peristilahan maupun pengertian dari konstitusi, baik konstitusi dalam arti universal, konstitusi Madinah pada pemerintahan Islam masa Nabi Muhammad S.A.W., serta konstitusi di negara Indonesia merupakan bahasan yang menarik bagi para pembaca. Selanjutnya, buku ini juga memaparkan terkait asas-asas yang dianut dalam UUD 1945, yang didalamnya juga memuat tentang asas keorganisasian negara. Kemudian, teori-teri terkait bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, sistem pemerintahan secara umum, maupun sistem pemerintahan Indonesia secara khusus turut menjadi bagian kajian buku ini.
Demokrasi yang menjadi pilar kekuatan rakyat dalam suatu negara, pemilu dan sistem kepartaian juga dibahas pada buku ini. Selain i tu, terdapat pula pemaparan mengenai materi kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, pembaca mampu melakukan kajian secara komprehensif tentang hak asasi warga negara dalam negara demokrasi yang bercirikan adanya pemilu dan partai politik untuk mengisi kursi wakil rakyat pada pemerintahan negara.
References
Asyhar Hidayat, Dkk, Buku Ajar Pancasila, LSIPK UNISBA, Bandung, 2017.
Asyhar Hidayat Dkk, Buku Ajar Pancasila, Bandung, LSIPK UNISBA, 2018.
Ambar Teguh Sulistiani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
Achmad Yani Wahid, Agama Dalam Sebuah Republik, Jakarta, Soekarno Hatta.
Adlin, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum, Pekan Baru: Alaf Riau, 2013
Dedi Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah, Pustaka Atadbir dan Sahifa, Bandung, 2006
Dedi Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, Ilmu Negara Mutakhir (Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama), Pustaka Attadbir, Bandung, 2006.
Dedi Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Berbagai Persfektif (Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama), Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Dahlan Taib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi (Dalam Sistem dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Efik Yusdiansyah, dkk., Keterampilan dan Kemahiran Hukum (Hukum Tata Negara), Salam Insan Mulia, Bandung,
Haposan Siallagan Dkk., Ilmu Negara, UHN Press, Medan, 2008.
Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1994
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, 2006.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan ke-7,(Jakarta: PD. Budi Chaniago, 1988
Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 1999 Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
Rini Irianti Sundary, Dkk,. Buku Ajar Pendudukan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, LSIPK UNISBA, Bandung, 2017.
Rini Irianti Sundary, Dkk,. Buku Ajar Pendudukan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, LSIPK UNISBA, Bandung, 2018.
Sirajuddin, Politik Ketatanegaraaan Islam Studi Pemikiran A. Hasjimy, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007,
Sudjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Abdul Rohman, Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Dalam Penandatanganan KSHUN dan Ijazah di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 007/SDAR/BSNP/V/2012 Perihal Penandatanganan SKHUN dan Ijazah Dihubungkan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Islam, TESIS, Bandung: UNISBA, 2014.
Suwarma Almuchtar, Konsep Dasar Hukum Tata Negara, Repository.ut.ac.id/3856/1/PKN14206-1.pdf.
