HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
Keywords:
Hukum Jaminan, Gadai, Jaminan FidusiaSynopsis
Buku ini penulis susun dari hasil penelitian-penelitian penulis tentang jaminan dan lembaga-lembaga jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia. ketika penulis sedang menyusun thesis tahun 1999 dilanjutkan penelitian S3 tahun 2011. uraian dalam buku ini, diawali dengan istilah, pengertian dan dasar hukum jaminan, fungsi jaminan secara yuridis, asas-asas hukum jaminan dan kedudukan hukum jaminan dalam buku II dan buku III KUHPerdata memahami kedudukan hukum jaminan sangat penting. bahwa hukum jaminan kedudukan bukan dalam hukum perbankan yang sering orang pahami dengan melihat bahwa hukum jaminan tidak bisa lepas dari hukum perbankan.
References
Algra, N.E., dkk. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andereac BelandaIndonesia, Bandung: Bina Cipta.
Bakels, H.L. 1988. Burgerlijk Wetboek, Kluwer, Deventer.
Badruzaman, Mariam Darus. 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
_____________, 1987. Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia, Cetakan IV. Bandung: Alumni.
______________, 1991. Bab-bab tentang Hypotheek, Cetakan IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.
______________, 1996. Benda-benda yang Dapat Diletakan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan. (Hasil Seminar). Bandung: Citra Aditya Bakti.
_________________, 1980. Perjanjian Baku (Standar),Perkembangannya di Indonesia. Alumni, Bandung.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980. Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok Hukum dan Jaminan Perorangan. Jakarta BPHN Departemen Kehakiman RI.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981. Hukum Perdata, Hukum Jaminan Atas Tanah. Yogyakarta: Liberty.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1982. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan. Yogyakarta Liberty.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1985. Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
Soejono dan H. Abdurrahman, 2003. Prosedur Pendaftaran Tanah. Jakarta: Rineka Cipta.
Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R., 1996. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia. Diolah kembali oleh Johannes Gunawan. Bandung: Cita Aditya Bakti.
Sutarja, Sudrajat, 1996. Pemberian, Pendaftaran dan Peralihan Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan (Hasil Seminar). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sutjipto, 1996. Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Panduan Bagi Pejabat
Pendaftaran Kapal. Jakarta: Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, Departemen Perhubungan.
Tiong, oey Hoey, 1984. Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unusr Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Vollmar, H.F.A., 1989, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I. diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. Rajawali Pers, Jakarta.
Vollmar, H.F.A., 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. Rajawali Pers, Jakarta.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Jakarta: Rajawali.
Stb 1908 No: 189 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1940 Nomor 56 tentang Peraturan Lelang (vendu Reglement).
Stb 1908 No: 190 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1939 Nomor 85 tentang Instruksi Lelang (vendu Instructie)..
Stb 1908 No: 390 tentang Peraturan Peraturan Pemungutan Bea Lelang untuk Pelelang Umum dan Penjualan Umum (vendu Salaris).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak pakai, Hak Pakai dan Hak Pakai atas tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337. KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Menerti Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan
